Mengenal Gratifikasi, Hal Yang Sering Dikaitkan Dengan Korupsi

KangWandi.com -  Ketika kita mendengar kasus korupsi, pasti tidak akan jauh dari kata suap, gratifikasi, penggelapan dana, atau pencucian uang. Memang hal-hal tersebut yang bisa membuat seseorang terjerat pada kasus korupsi.

pengertian gratifikasi
Ilustrasi Korupsi

... Di indonesia kasus korupsi memang banyak terjadi, baik untuk level kepala daerah, aparatur sipil negera, pejabat tinggi, sampai anggota dewan. 

Sebetulnya indonesia sudah memiliki lembaga independen anti rasuah benama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang bertugas mengawasi dan menindak lanjuti kasus-kasus korupsi di indonesia. Namun tetap, korupsi masih menjamur di negara kita dengan banyaknya kasus yang terungkap dari hari ke hari.

Dari sekian banyak kasus korupsi yang terjadi di indonesia, ada kasus yang sering terjadi, yakni korupsi karena gratifikasi..

Bagi kaum milenial pasti akan sedikit bingung atau belum tahu tentang ini. Nah sebagai tambahan wawasan anda, kali ini kangwandi akan coba ulas secara rinci menggunakan bahasa sederhana mengenai pengertian gratifikasi yang banyak menjerat pejabat negara.

Menurut Undang-undang anti korupsi Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 menjelaskan :

Gratifikasi adalah Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
Jadi gratifikasi ini adalah pemberian suatu barang berharga atau pemberian suatu layanan yang diistimewakan kepada aparatur sipil atau penyelenggara negera baik dari seseorang yang bukan pegawai negeri, pengusaha, atau seseorang tokoh yang memiliki kepentingan kepada pihak ASN.

Namun.. dari sekian banyak gratifikasi, yang sering diberikan ialah berupa uang, atau barang berharga.

Gratifikasi sebetulnya tidak dilarang dan tidak termasuk pada kasus korupsi, jika besar uang yang diberikan kurang dari 1 juta, namun jika lebih dari itu, maka penerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi pemberantasan Korupsi, atas pemberian tersebut. Jika tidak dilaporkan, maka seseorang akan dianggap korupsi karena uang / barang masuk ke kantong pribadi.

Peraturan yang Mengatur Gratifikasi

Pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya,

Pasal 12C ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK

Walaupun penerimaan uang gratifikasi diperbolehkan kurang dari 1 juta, pada praktiknya kegiatan pemberian ini sering dijadikan modus 'pelicin' untuk memuluskan kepentingan pribadi, serta membangun relasi tidak sehat untuk  'membina' hubungan baik, agar seseorang yang dekat dengan pejabat ketika tersangkut permasalahan yang menjadi kewenangan pejabat tersebut, kepentingan orang itu sudah terlindungi karena ia sudah berhubungan baik dengan pejabat tersebut.

Gratifikasi biasanya terjadi ketika ada sebuah acara, proyek ataupun alokasi anggaran untuk suatu kegiatan, baik itu antara pihak pemerintah, atau pemerintah dan pihak swasta. Jadi jika terjadi Gratifikasi dan terungkap oleh KPK, bukan pejabat negera saja yang terkena hukum, pihak swasta pun akan terjerat sama-sama.

Jika suatu korupsi gratifikasi terungkap oleh KPK, maka seorang tersangka akan di jerat pasal seperti berikut :

Penjelasan Aturan Hukum

Pasal 12 UU No. 20/2001:

  • Didenda dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar:
  • Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
  • Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima bayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

Sanksi Yang Diterima

Pasal 12B ayat (2) UU no. 31/1999 jo UU No. 20/2001

Pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.


Cara Melaporkan Penerimaan Gratifikasi 

Seperti dikatakan sebelumnya, gratifikasi wajib dilaporkan ke pihak KPK, atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

Penyelenggara Negara Yang Wajib Melaporkan Gratifikasi yaitu:

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, Bab II pasal 2, meliputi :

  • Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara.
  • Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara
  • Menteri
  • Gubernur
  • Hakim


Pejabat Negara Lainnya :

  • Duta Besar
  • Wakil Gubernur
  • Bupati / Walikota dan Wakilnya
  • Pejabat lainnya yang memiliki fungsi strategis :
  • Komisaris, Direksi, dan Pejabat Struktural pada BUMN dan BUMD
  • Pimpinan Bank Indonesia.
  • Pimpinan Perguruan Tinggi.
  • Pimpinan Eselon Satu dan Pejabat lainnya yang disamakan pada lingkungan Sipil dan Militer.
  • Jaksa
  • Penyidik.
  • Panitera Pengadilan.
  • Pimpinan Proyek atau Bendaharawan Proyek.
  • Pegawai Negeri


Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan No. 20 tahun 2001 meliputi :

  • Pegawai pada : MA, MK
  • Pegawai pada L Kementrian/Departemen &LPND
  • Pegawai pada Kejagung
  • Pegawai pada Bank Indonesia
  • Pimpinan dan Pegawai pada Sekretariat MPR/DPR/DPD/DPRD Propinsi/Dati II
  • Pegawai pada Perguruan Tinggi
  • Pegawai pada Komisi atau Badan yang dibentuk berdasarkan UU, Keppres maupun PP
  • Pimpinan dan pegawai pada Sekr. Presiden, Sekr. Wk. Presiden, Sekkab dan Sekmil
  • Pegawai pada BUMN dan BUMD
  • Pegawai pada Badan Peradilan
  • Anggota TNI dan POLRI serta Pegawai Sipil dilingkungan TNI dan POLRI
  • Pimpinan dan Pegawai dilingkungan Pemda Dati I dan Dati II


Mungkin itu adalah penjelasan singkat mengenai gratifikasi yang sering menjerat berbagai pihak jika disalahgunakan, semoga artikel ini menjadi referensi edukasi untuk teman-teman semuanya..

* Sumber (https://www.kpk.go.id/id/layanan-publik/gratifikasi)

Berlangganan update artikel terbaru via email:

0 Response to "Mengenal Gratifikasi, Hal Yang Sering Dikaitkan Dengan Korupsi"

Posting Komentar

Berkomentarlah Dengan baik Dengan di dasari ketulusan hati bukan untuk kepentingan sendiri

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel